Haris Azhar Lokataru

Pertama pada saat diumumkan gagal bayar Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut ujar Haris Azhar. Peneliti dari Lokataru Foundation Nurkholis Hidayat yang mengungkap sebuah temuan baru atas aksi dugaan sita serampangan yang dilakukan kejaksaan.


Wawako Sambut Baik Program Double Degree Dari Internasional Islamic Collage Bentengsumbar Com Mahasiswa Pendidikan Pimpinan

Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia di Jakarta Rabu 262021.

Haris azhar lokataru. REPUBLIKACOIDJAKARTA -- Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai penegakan hukum kasus Asabri dan Jiwasraya harus dilakukan secara benar konsisten dan tanpa disparitas. Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat kata Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar seperti dilansir Antara Jakarta Jumat 462021. Transaksi Harian Turun Kapitalisasi BEI Hanya Rp7309 Triliun.

Haris menambahkan laporan ini juga mengungkap sejumlah kejanggalan yang masih tersisa pascapengungkapan kasus tersebut. Ia merupakan pendiri Lokataru yang berkedudukan di Jakarta. Pasalnya Korps Adhyaksa hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan.

Haris Azhar SH MA. Lahir 10 Juli 1975 adalah seorang advokat Indonesia. Kenyataannya dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri ada penyitaan yang diduga tidak tepat tidak proporsional tidak ada kaitan dengan kejahatan.

Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar mengatakan dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan pada penurunan nilai IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI. Haris merupakan lulusan sarjana hukum Universitas TrisaktiKetertarikannya ke dunia hukum mengantarkan Haris menjadi aktivis Hak Asasi. INILAHCOM Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai penegakan hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero dan Asabri tidak proporsional karena ada penyitaan yang diduga tidak tepat.

TRIBUNNEWSCOM JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar mengkhawatirkan rencana untuk memasukkan kembali pasal penghinaan presiden dapat menimbulkan kecemburuan. Kedua guliran pernyataan lebih deras dan mendahului daripada penyelesaian. Haris Azhar mengatakan warganet sering kali melihat kejahatan dan kekerasan seperti piala yang bisa diterima oleh salah satu pihak saja.

REPUBLIKACOID JAKARTA -- Lokataru Kantor Hukum dan HAM menilai penegakan hukum yang agresif dalam kasus gagal bayar Jiwasraya ternyata berdampak terhadap kondisi pasar modal di dalam negeri. Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat ujar Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar dalam rilis laporan berjudul Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian. Namun Haris menyayangkan pada kenyataan yang terjadi dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri terdapat penyitaan yang diduga tidak tepat tidak proporsional dan tidak ada kaitan dengan.

Ungkapan menarik muncul dari Haris Azhar saat berbincang terkait keributan warganet terkait kekerasan di Palestina-Israel. Tidak Ada Pasal Penghinaan Presiden Saja Sudah Banyak Warga yang Ditangkap Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar mengkritik rencana pemerintah memasukkan pasal. Namun ia memberikan catatan khusus yakni asalkan penegakan hukum tersebut dilakukan secara benar konsisten dan tanpa disparitas.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar pun sependapat dengan Toto. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar berpendapat asalkan penegakan hukum tersebut dilakukan secara benar konsisten dan tanpa disparitas. Ia pernah menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS pada 2010-2016.

VIVA Deddy Corbuzier baru-baru ini mengundang praktisi hak asasi manusia HAM Haris Azhar ke podcastnya. Haris menilai dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri ada penyitaan aset yang diduga tidak tepat dan tidak ada kaitan dengan kejahatan. Bila ditelusuri kembali dari 124 emiten yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya hanya 2 diantaranya yang dianggap melakukan tindak pidana tanpa ada pemeriksaan.


Pin Di Dafronindonesia


Pltp Muaro Labuh Diresmikan Gubernur Irwan Sebut Nilai Investasi Us 580 Juta Bentengsumbar Com Investasi Komersial Energi


Pin Di News


Kpk Diminta Tindak Lanjuti Informasi Haris Azhar Soal Keberadaan Nurhadi Penelitian Mahkamah Agung Petunjuk


11 Tahun Bersabar Bu Sekcam Ahirnya Sukses Promil Youtube Terapi


Pin Di Pendidikan


Haris Azhar Pertanyakan Pendataan Yang Dilakukan Oleh Polisi Nantikan Artikel Selengkapnya Di Pinterpolitik Com Netral Netralitas Pedesaan Kekuatan


Bupati Morowali Sulteng Meninggal Di Makassar Bupati Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah Aptripel Tumimomor Dikabarkan Menin Makassar Kota Makassar Humas


Pin Di Jokowi Jk No 2


Hrs Pulang Mau Pimpin Revolusi Revolusi Kepala Negara Revolusi Industri


Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 1 Khofifah Emil Dardak Akan Melaporkan Temuan K Panen Kebijakan Ekonomi Politik


Mahasiswa Sang Revolusioner Mahasiswa Sejarah Selamat Datang


Pin Di Jokowi Jk No 2


Habib Rizieq Tragedi Priok Dan Ketimpangan Sistem Politik Politik Inggris